Tata Kelola Dana Publik Badung: Menjaga Keterbukaan dan Transparansi
Tata Kelola Dana Publik Badung: Menjaga Keterbukaan dan Transparansi
Tata kelola dana publik merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Badung di Bali. Kabupaten ini telah menjalankan prinsip-prinsip tata kelola dana publik dengan baik, terutama dalam menjaga keterbukaan dan transparansi.
Menurut Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien.
Menurut Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Badung, I Made Suardika, penerapan tata kelola dana publik yang baik juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. “Kami terus mendorong keterbukaan dan transparansi dalam setiap pengelolaan dana publik, baik melalui laporan keuangan yang jelas maupun melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dalam upaya menjaga keterbukaan dan transparansi, Kabupaten Badung juga telah menerapkan berbagai inovasi, seperti aplikasi e-budgeting dan e-procurement. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran dan pengadaan barang/jasa secara online, sehingga proses pengelolaan dana publik menjadi lebih efisien dan akuntabel.
Menurut Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, seorang ahli tata kelola keuangan publik, keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik juga dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. “Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana publik dan memberikan masukan untuk perbaikan,” katanya.
Secara keseluruhan, upaya menjaga keterbukaan dan transparansi dalam tata kelola dana publik di Kabupaten Badung merupakan langkah yang sangat positif. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan penerapan teknologi informasi, diharapkan pengelolaan dana publik dapat semakin efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.