Menggali Potensi Peningkatan Pengawasan APBD Badung untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Badung harus menggali potensi peningkatan pengawasan APBD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi KPK, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.” Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap APBD Badung.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan APBD. Hal ini sejalan dengan pendapat Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyatakan bahwa “Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan APBD.”

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas, seperti Inspektorat Daerah, BPK, dan Bawasda, dalam melakukan audit terhadap APBD Badung. Hal ini harus didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pengawasan.

Dengan menggali potensi peningkatan pengawasan APBD Badung, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan merata.