BPK Badung

Loading

Archives April 30, 2025

Berita Terkini

Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa Badung di Kabupaten Badung


Peran aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa Badung di Kabupaten Badung merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, peran aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan Dana Desa agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh warga desa,” ujar Bupati.

Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Made Sudiana, juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa. “Masyarakat sebagai pemilik suara harus turut serta dalam setiap tahapan penggunaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek,” kata Made Sudiana.

Untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada warga desa. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Pengawas Dana Desa yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan pemuda desa.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, peran aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana. “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah desa harus terus mengawasi setiap penggunaan dana agar tidak terjadi penyimpangan,” ujar Adnan.

Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa Badung di Kabupaten Badung menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan tata kelola Dana Desa yang baik dan berdaya guna bagi kemajuan desa-desa di Kabupaten Badung.

Berita Terkini

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Badung


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam menjalankan pembangunan daerah. Namun, bagaimana kebijakan APBD Badung dieksekusi seringkali menjadi perdebatan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Badung.

Transparansi merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD. Menurut Asep Suryahadi, seorang pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, transparansi sangat penting dalam menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. “Dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa APBD Badung digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Asep.

Selain itu, akuntabilitas juga tidak kalah pentingnya dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Badung. Menurut Reza Rahadian, seorang aktivis anti-korupsi, akuntabilitas akan menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan secara jelas. “Dengan adanya akuntabilitas, para pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan APBD Badung akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif,” tutur Reza.

Namun, dalam praktiknya, transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Badung masih seringkali dipertanyakan. Menurut Luhut Pandjaitan, seorang anggota DPRD Badung, masih banyak temuan ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Badung. “Kami akan terus memperjuangkan agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Badung dapat ditingkatkan, agar masyarakat dapat lebih percaya dan yakin dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah,” ujar Luhut.

Dengan demikian, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Badung tidak dapat dipandang enteng. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama harus terus mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah agar APBD Badung dapat digunakan secara transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah.